Available on bookstore

Available on bookstore

08 October 2008

Dari Sahabat

Kontroversi Defenisi Pornografi dalam RUU APP


“Banyak hal yang semestinya perlu dibenahi terlebih dahulu dalam merumuskan defenisi pornografi dalam RUU APP, sebab hal ini yang kemudian akan menjadi embrio kontradiktif”




Oleh Rifky Husain


Akhir-akhir ini perdebatan hebat mewarnai Kontroversial RUU APP (Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi). Pro-kontra RUU APP menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Banyak pakar yang menilai ini adalah sebuah perdebatan public yang sungguh luar biasa bias controlnya. Dikarenakan UU APP (Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) yang turut mempengaruhi tatanan, politik, pendidikan dan budaya masyarakat Indonesia yang didominasi berbagai Mozaik Kultur yang secara keseragaman membentuk Pluralitas dalam NKRI.

Efektivitas UU APP terhadap dunia hiburan (unsur seni) layak menjadi persoalan inti. Banyak kasus di dunia hiburan yang mendominasi tentang pornoaksi dan pornografi di negeri ini.Tetapi yang cukup sinergi adalah kasus H. Rhoma Irama versus Penyanyi dangdut Inul Daratista. Rhoma Irama menuding Inul alias “Si Ratu Ngebor” telah dengan sengaja melakukan pornoaksi didepan publik dengan mengatasnamakan unsur seni. Kasus pelarangan terbit Majalah Playboy versi Indonesia oleh berbagai ormas Islam. Dan masih banyak Kasus yang membangkitkan kembali nuansa anti pornografi dan pornoaksi di Indonesia yang sempat mati suri.

Dalam keadaan yang sedemikian rumit relevansi dari berbagai kasus tentang pornoaksi dan pornografi, secara tidak langsung juga menyulut kembali api kontroversi tentang defenisi pornoaksi dan pornografi. Defenisi atau pengertian umum secara harfiah telah membatasi suatu objek dalam penentuan karakteristik serta nilainya. Dalam hal ini defenisi pornoaksi dan pornografi menjadi signifikan dan mempunyai nilai Human Interest terhadap masyarakat. Pro-kontra yang mengitari RUU Antipornografi dan Pornoaksi berawal dari belum adanya definisi "pornografi" yang dapat diterima secara bersama oleh semua kalangan. Sebenarnya terdapat berbagai macam defenisi tentang pornografi tetapi yang cukup deskriptif dan komprehensif adalah defenisi ini: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi diartikan sebagai: (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, serta (2) bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika". Karena definisi ini menimbulkan bias makna, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar atau tulisan) sehingga secara harfiah berarti "tulisan atau gambar tentang pelacur". Sedangkan dalam Draf  RUU APP Pasal 4 ”Yang dimaksud dengan bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya”.  Dari defenisi ini muncul berbagai macam persepsi publik yang baik secara langsung maupun tidak langsung mem-Pro-Kontra-kan defenisi ini yang sesungguhnya, nihil hasilnya. Ada yang mendukung atau bahkan menolak dengan mengatasnamakan nilai luhur kewanitaan yang telah direnggut oleh kaum kapitalis. Dalam perspektif kapitalis tubuh adalah semiotika komiditi yang tentunya saja mempunyai nilai jual yang tinggi. Ada pula yang mendukung dengan mengatasnamakan unsur paling sensitive seperti agama dan kultur. Yang mengisyaratkan ganjaran agama terhadap sebuah perbuatan amoral atau asusila. Kesemuanya itu beranjak dari ketidak fahaman kita mengenai defenisi pornografi. Siapapun pasti ingin hidup dalam sosio-kultural dan politis lokal yang memiliki perangkat kontrol moral. Ini yang seharusnya menjadi tuntutan bukan tontonan. 

UU APP haruslah di pandang sebagai suatu kearifan bersama dalam penentuan corak Local Culture Indonesia yang beragam. Kita tidak perlu terjebak menolak atau bahkan mendukung. Menolak maupun mendukung tanpa backing referensi yang jelas merupakan sebuah tindakan yang kurang rasional. Mendukung ataupun menolak dengan mengatasnamakan suatu golongan maupun kelompok pun dirasa bukan menunjukan tindakan yang berbudi. lebih Urgen ketika kita membenahi dalam RUU APP, seperti: (1) Menyangkut draft-draft tertentu yang menimbulkan bias makna. (2) Penambahan pasal tentang industri, penyebaran media/film terkait. (3) Sinkronisasi dengan UU lain, seperti UU Pers, penyiaran, KUHP, dll. (4) Kejelasan delik, konsekwensi dan perangkatnya. (5) Pembatasan nilai seni yang terindikasi Porno atau cabul. Dll.

Lewat berbagai point-point ini setidaknya kita faham mengenai ancaman yang akan mendera kita nantinya. Terutama pada anak-anak. UU APP mungkin akan menjadikan mereka manusia yang beradab dalam era globalisasi ini. Dan membangun masa depan dengan keilmuannya bukan dengan auratnya.